Komisi I DPRD Kalsel Gali Informasi Desa Cerdas ke Jawa Barat

Rombongan komisi I DPRD Kalsel ketika kunjungan kerja di propinsi Jawa Barat

JURNALKALIMANTAN.COM, BANDUNG – Dalam rangka mewujudkan pembangunan desa cerdas di Kalimantan Selatan, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalsel menyambangi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta 466, Kota Bandung, kemarin.

Wakil Ketua Komisi I Siti Noortita Ayu Febria Roosita selaku pimpinan rombongan menjelaskan, pihaknya ingin mengetahui sekaligus mencari masukan terkait pembangunan desa cerdas di Jabar, sehingga diharapkan hasil studi komparasi ini bisa diimplementasikan di Kalsel bersama instansi terkait.

“Ternyata desa cerdas itu berkaitan dengan desa digital. Bukan hanya terkait dengan internet saja, desa cerdas ini banyak sekali kerja sama yang harus dijalin, baik itu Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), DPMD, dan Dinas Pendidikan juga termasuk,” tutur srikandi dari Partai Gerindra yang akrab disapa Tatum tersebut.

“Terkait adanya dana bantuan dari Pemprov Jabar sebesar Rp130 juta per desa, itu nantinya juga akan kita sampaikan, agar bisa menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalsel,” sambungnya.

Untuk menunjang perwujudan desa cerdas, Tatum mengatakan, pihaknya akan mengawali dengan mengajukan perda inisiasi, dan nantinya akan mendorong pemprov untuk membuat peraturan gubernur (pergub).

Sementara itu, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat DPMD Jabar Nisa Avianty menguraikan, desa cerdas merupakan penjabaran dari Visi Misi Gubernur 2018–2023 terkait gerakan membangun (gerbang) desa, yang kemudian ditetapkan ke dalam Pergub Nomor 51 Tahun 2023, perubahan eksistensi dari Pergub Nomor 8 Tahun 2022 tentang Gerbang Desa.

“Desa cerdas ini kami jalankan melalui desa digital. Desa digital itu membawa semangat _smart village,_ yaitu desa-desa yang berpikiran cerdas untuk mencapai kualitas pelayanan yang baik. Tentunya ini ditandai dengan adanya _smart living, _smart economy,_ dan tiga elemen lain,” ungkapnya.

“Sebetulnya, penerapan desa digital ini kami harapkan didukung dengan beberapa regulasi. Ide yang memang kita lakukan dan kita rasakan berhasil di Jawa Barat, yaitu dengan peraturan gubernur terkait dengan gerbang desa. Ini menjadi alat orkestrasi yang bisa mengelaborasi seluruh perangkat daerah yang memang dikomandoi oleh DPMD,” sambung Nisa.

Ia pun berharap Pemprov Kalsel bisa mengikuti jejak Jawa Barat, guna makin banyak desa yang tumbuh cerdas.

Hadir dalam pertemuan ini Wakil Ketua DPRD Kalsel Hj. Mariana, perwakilan DPMD Kalsel, dan Diskominfo Kalsel.

(YUNN/Achmad MT/rilishmsdprdkalsel)