JURNALKALIMANTAN.COM, HULU SUNGAI TENGAH – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) memastikan target bedah rumah sebanyak 5.000 unit selama lima tahun kepemimpinan Bupati Samsul Rizal tetap diupayakan terealisasi.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkimtan) HST, Sa’dianoor, mengatakan jumlah rumah yang ditangani melalui APBD pada 2026 hanya sekitar 550 unit akibat efisiensi anggaran.
Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1.000 unit menggunakan APBD.
“Meski tahun ini jumlahnya berkurang, target 5.000 rumah selama lima tahun tetap kami upayakan tercapai,” ujarnya, Selasa (13/10/2026).
Sa’dianor mengatakan kekurangan capaian tahun ini akan diupayakan melalui penambahan jumlah rumah yang ditangani pada tahun berikutnya. Bahkan, jumlahnya berpeluang melampaui 1.000 unit agar target program tetap berjalan sesuai rencana.
Selain melalui APBD, Pemkab HST mendapat dukungan program bedah rumah dari pemerintah pusat dan provinsi.
Total bantuan bedah rumah pada 2026 mencapai 887 unit. Jumlah tersebut terdiri atas 550 unit melalui APBD HST, 316 unit bantuan pemerintah pusat, dan 21 unit bantuan pemerintah provinsi.
Dari pemerintah pusat, HST memperoleh 316 unit melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang kini berganti nama menjadi program Bedah Rumah.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 200 unit telah selesai dikerjakan atau mencapai 100 persen. Sementara itu, 116 unit lainnya masih dalam proses pengerjaan.
Adapun bantuan dari pemerintah provinsi melalui program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (BRTLH) berjumlah 21 unit. Bantuan tersebut terdiri atas 11 unit untuk rumah tidak layak huni akibat bencana dan 10 unit untuk kawasan kumuh.
Seluruh bantuan BRTLH tersebut telah selesai dikerjakan atau mencapai 100 persen.
Sementara itu, melalui APBD HST, pemerintah daerah mengalokasikan 550 unit dalam program Bantuan Rumah Swadaya (BRS).
Bantuan tersebut terdiri atas 70 unit untuk kawasan kumuh dan 480 unit di luar kawasan kumuh. Saat ini, program BRS masih dalam tahap persiapan penetapan surat keputusan (SK) penerima bantuan.
Sa’dianor mengatakan dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi turut membantu pemerintah daerah dalam menangani rumah tidak layak huni.
“Dukungan dari pusat dan provinsi sangat membantu. Kami berharap jumlah rumah yang ditangani dapat terus meningkat sehingga semakin banyak masyarakat yang memperoleh hunian layak,” pungkasnya. (Adv/Rz)
