JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Sebelumnya, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DPW Kalimantan Selatan sudah beraudiensi bersama pihak terkait, namun masih tidak ada solusi terhadap sulitnya mendapatkan solar bersubsidi.
Oleh sebab itu, dalam aksi kali ini, pihaknya mendesak pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut.
“Karena kalau BBM tidak ada, logistik tidak akan keluar dari perusahaan, dan yang terdampak adalah rakyat juga,” ucap Saut Nathan Samosir, Ketua DPW ALFI Kalsel, saat menyambangi Kantor DPRD Banjarmasin, Kamis (28/7/2022).
Ratusan sopir truk yang tergabung dalam asosiasi turun ke lapangan, bersama puluhan truk berukuran besar yang memenuhi ruas Jalan Lambung Mangkurat, sembari berorasi dan membawa spanduk.
Dalam aksi tersebut, massa juga menuntut solar bersubsidi bisa dicabut dari pasaran, karena dalam 2 tahun terakhir sulit didapatkan.
“Anggota kami tidak mendapatkan BBM, kecuali harus mengantre selama beberapa hari,” ujar Samosir.
Dalam hal ini, para peserta aksi turut meminta pelayanan SPBU dikembalikan kepada yang berhak dan pengawasannya lebih diperketat, agar peredaran BBM bersubsidi bisa ke tangan yang lebih tepat.
“Sebenarnyakan BBM bersubsidi untuk rakyat, tapi kita sebagai rakyat tidak bisa mendapatkannya,” tutur Samosir.
Selain itu, pihaknya juga menolak hadirnya aplikasi MyPertamina, karena dianggap mempermudah para pelangsir dalam mendapatkan BBM bersubsidi.
“Selama ini saja tidak bisa diawasi, apalagi sudah pakai MyPertamina, berarti semuanya bebas,” sambungnya.
Oleh sebab itu, ALFI se-Indonesia meminta agar BBM Subsidi bisa dicabut.
“DPP ALFI sudah mengajukan ke Kementrian ESDM, agar subsidi BBM dicabut,” beber Samosir.
“Intinya, hari ini harus ada kejelasan dan solusi agar BBM bisa lancar. Apabila tidak ada kejelasan yang konkret, kita akan duduk di sini sampai tuntas,” pungkasnya.
(TIM)