JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan komitmen penuh dalam mendukung percepatan pendirian dan peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sebuah program nasional yang diinisiasi oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Komitmen tersebut disampaikan oleh Gubernur Kalsel, H. Muhidin, melalui Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) Kalsel, Gt. Yanuar Noor Rifai, usai mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas Penentuan Titik Mock Up dan Persiapan Launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara daring dari Command Center Setda Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Senin (7/7/2025).
“Atas arahan Gubernur H. Muhidin, Pemprov Kalsel mendukung penuh program ini dan saat ini sedang mematangkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam menentukan lokasi koperasi desa yang potensial untuk menjadi mock up dan siap beroperasi,” ujar Yanuar.
Rapat koordinasi terbatas tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, didampingi Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto.
Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa peluncuran resmi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan dilaksanakan pada 19 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah dan akan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Kita sudah putuskan, pusat kegiatannya di Klaten dan akan diikuti oleh seluruh provinsi serta kabupaten,” ujar Zulhas.
Zulhas juga mengungkapkan bahwa saat ini sudah terdapat 500 koperasi desa yang memiliki badan hukum, dan sekitar 100 di antaranya telah memenuhi syarat sebagai mock up atau koperasi percontohan.
Koperasi-koperasi desa ini dirancang menjalankan berbagai unit usaha strategis, antara lain Gerai sembako, Apotek desa, Unit simpan pinjam, Klinik desa, Cold storage (ruang pendingin pangan), Layanan logistik, Agen pupuk, gas elpiji 3 kg (melon), dan sarana distribusi hasil pertanian seperti gabah dan jagung
Selain itu, koperasi desa juga akan bekerja sama dengan bank-bank milik negara dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti BNI Link, BRI Link, dan Mandiri untuk membuka akses layanan perbankan di desa.
“Dengan kehadiran layanan perbankan, masyarakat akan lebih mudah mengakses modal dan simpan pinjam. Kita juga ingin memangkas rantai pasok barang pokok yang selama ini terlalu panjang, hingga delapan lapis,” tegas Zulhas.
Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, yang juga menjabat sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih, menyampaikan bahwa saat ini telah ditetapkan 92 koperasi desa percontohan di 38 provinsi sebagai model operasional tahap awal.
Skema pembiayaan koperasi desa percontohan akan bersumber dari Bank-bank Himbara, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Bank Pembangunan Daerah (BPD), Koperasi simpan pinjam (KSP).
“Ke-92 koperasi ini akan menjadi pusat referensi dan pembelajaran bagi koperasi desa lainnya. Dengan distribusi yang merata, kita harap tercipta keberlanjutan dan pemerataan pembangunan ekonomi desa,” ungkap Ferry.
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui lembaga koperasi yang modern, inklusif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
(Adpim/Ang)
