JURNALKALIMANTAN.COM, BANJAR — Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel M. Syarifuddin, mendampingi Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq meninjau langsung lokasi banjir di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Selasa (30/12/2025).
Desa Bincau menjadi salah satu dari ribuan titik banjir yang tersebar di delapan kabupaten/kota di Kalimantan Selatan akibat tingginya curah hujan sejak Sabtu (27/12/2025). Hingga Selasa siang, ketinggian air di sejumlah titik masih mencapai lutut orang dewasa.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalsel melalui Sekdaprov menyerahkan bantuan logistik berupa 20 unit lampu penerangan, 50 dus mi instan, 50 dus air mineral, 100 liter minyak goreng, 100 kilogram gula, serta 100 karung beras kepada warga terdampak banjir.
Pembakal Desa Bincau, Jayadi, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas perhatian Gubernur Kalsel kepada warganya.
“Ulun Pembakal Bincau atas nama warga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur atas bantuan yang diberikan untuk warga kami yang terdampak banjir,” ujar Jayadi.
Ia memastikan bantuan tersebut akan segera disalurkan kepada warga yang membutuhkan.
“Sekali lagi terima kasih, kami mendoakan Bapak Gubernur beserta keluarga dan seluruh jajaran selalu sehat dalam lindungan Allah SWT. Amin YRA,” tambahnya.
Sementara itu, salah satu warga Desa Bincau, Rafii (42), mengungkapkan bahwa hampir seluruh rumah warga terendam banjir dengan ketinggian air mencapai dada orang dewasa.
“Hampir sebulan kami merasakan banjir di sini. Air diduga berasal dari wilayah hulu, sehingga terus menggenangi permukiman warga,” jelasnya.
Rafii juga mengapresiasi langkah cepat pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan bantuan. Ia berharap kondisi Desa Bincau dapat segera pulih karena banjir sangat mengganggu aktivitas dan perekonomian warga.
“Semoga desa kami segera pulih, karena banjir ini sangat menghambat kegiatan ekonomi masyarakat,” tandasnya.
Di sela penyaluran bantuan, Sekdaprov Kalsel M. Syarifuddin menyampaikan bahwa sesuai arahan Menteri Lingkungan Hidup RI, pemerintah provinsi akan segera mengumpulkan para pengusaha untuk dilakukan pemetaan guna mengantisipasi kejadian serupa ke depan.
“Kami telah berkoordinasi dengan kabupaten/kota, dan dalam waktu dekat akan ditetapkan status darurat,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq menegaskan pihaknya akan melakukan identifikasi dan verifikasi lapangan terhadap aktivitas pembukaan lahan yang dinilai berkontribusi terhadap banjir.
“Di Kalimantan Selatan terdapat empat catchment area yang akan diaudit, yakni Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Selatan, Tapin, dan Banjar. Audit dilakukan oleh Deputi Gakkum dan Deputi BTKL,” tegas Hanif.
Ia menambahkan, hasil pemantauan satelit menunjukkan adanya aktivitas pembukaan lahan yang cukup besar dan akan dikenakan sanksi administrasi hingga penyegelan kegiatan.
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup RI, terdapat 182 perusahaan di Kalimantan Selatan, sebagian di antaranya terindikasi berada di luar persetujuan lingkungan.
Sementara itu, rilis BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat banjir dan banjir bandang pada 27 Desember 2025 berdampak pada 8 daerah, yakni Balangan, Banjar, Tabalong, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Banjarbaru, dan Tanah Laut.
Total terdampak mencapai 16.999 KK atau 50.585 jiwa, dengan 7.431 rumah terendam, 14 rumah rusak, 33 sekolah terdampak, 30 tempat ibadah, 4 fasilitas kesehatan, 20 fasilitas umum, serta 2 pasar. Data ini bersifat dinamis seiring berangsur surutnya air.
(Sumber : Adpim)
