Silaturahmi 700 Pembakal, Gubernur Muhidin Tekankan Posbankum dan Antisipasi Karhutla

Gubernur Kalsel, H. Muhidin Saat Menghadiri Silaturahmi Daerah APDESI di Banjarbaru (Foto : Septian Saputra/Biro Adpim)

JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, memuji semangat dan antusiasme ratusan kepala desa atau pembakal yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kalimantan Selatan saat menggelar Silaturahmi Daerah, Sabtu (7/3/2026) di Hotel Grand Maya Kilometer 21 Banjarbaru.

Kegiatan yang dirangkai dengan buka puasa bersama tersebut dihadiri ratusan kepala desa dari berbagai wilayah di Kalimantan Selatan. Para pembakal bahkan secara sukarela mengumpulkan dana secara patungan untuk menyelenggarakan kegiatan silaturahmi tersebut.

Gubernur Muhidin mengaku sangat mengapresiasi kekompakan dan semangat para kepala desa dalam menggelar kegiatan tersebut tanpa bantuan dari pihak manapun.

“Aku apresiasi luar biasa. Tidak ada bantuan apa pun, tetapi bisa melaksanakan kegiatan seperti ini. Kalau di daerah lain mungkin tidak ada perkumpulan seperti ini. Aku salut, mungkin lain kali akan kita bantu,” ujar Muhidin usai kegiatan.

Atas usulan Gubernur Muhidin, panitia juga menghadirkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para kepala desa, khususnya terkait keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa.

Menurut Muhidin, kehadiran Posbankum sangat penting untuk membantu masyarakat desa mendapatkan akses layanan hukum secara lebih mudah.

“Tadinya aku minta agar dalam pertemuan ini juga dihadirkan Kepala Kanwil Kementerian Hukum, supaya kepala desa bisa menanyakan hal-hal yang kurang jelas terkait persoalan hukum di desa,” katanya.

Ia juga mengapresiasi pemerintah pusat melalui Kementerian Hukum yang telah menghadirkan Posbankum di seluruh desa dan kelurahan di Kalimantan Selatan.

“Kita dengar hampir seribu masyarakat sudah terbantu dengan adanya Pos Bantuan Hukum ini,” ungkapnya.

Selain itu, Gubernur Muhidin juga mendorong perguruan tinggi yang memiliki program studi hukum untuk menempatkan mahasiswa melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa-desa, sehingga dapat membantu memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Muhidin juga mengingatkan para kepala desa sebagai motor pembangunan di daerah untuk meningkatkan kewaspadaan menjelang musim kemarau, khususnya dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Ia meminta para pembakal aktif mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena tindakan tersebut dapat berujung pada sanksi hukum berupa pidana penjara.

Sementara itu, Ketua APDESI Kalimantan Selatan, Akhmad Riqjali Nasution, melaporkan bahwa kegiatan silaturahmi tersebut dihadiri lebih dari 700 orang.

Ia mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mempererat persaudaraan antar kepala desa sekaligus menjadi ruang bertukar pikiran serta memperkuat sinergi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan desa.

Pada kesempatan yang sama, Ketua APDESI Pusat, Junaedhi Mulyono, juga menekankan pentingnya kolaborasi antara kepala desa dengan pemerintah daerah guna memperlancar pelaksanaan berbagai program pembangunan di daerah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPD RI asal Kalimantan Selatan Muhammad Hidayatullah, anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari Fraksi PAN Adrizal, Ketua Fraksi PKB DPRD Kalsel Suripno Sumas, serta sejumlah pejabat lainnya.

(Sumber : Adpim)