JURNALKALIMANTAN.COM, PULANG PISAU – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadan di Kabupaten Pulang Pisau menuai sorotan.
Ketua DPRD Pulang Pisau, Tandean Indra Bella, menilai perlu adanya kejelasan kebijakan terkait menu yang diberikan kepada peserta didik.
Pasalnya, selama bulan puasa, menu MBG yang disalurkan hanya berupa makanan kering seperti roti, pisang, dan telur. Kondisi ini memicu pro dan kontra di tengah masyarakat.
Tandean mengungkapkan, hingga kini pihaknya belum mendapatkan kepastian apakah kebijakan tersebut merupakan arahan langsung dari pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional atau justru inisiatif dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di daerah.
“Yang saya dengar memang pemberian MBG di masa puasa ini pro dan kontra. Ada yang menyarankan tidak perlu diberikan, ada juga yang menyarankan tetap berjalan dengan menu kering,” ujarnya, Selasa (24/2/2026).
Menurutnya, jika program MBG tetap dilaksanakan selama Ramadan, maka mekanisme penyalurannya harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik yang menjalankan ibadah puasa. Salah satu solusi yang dinilai relevan adalah penyediaan menu kering yang bisa dibawa pulang.
“Anak-anak memang tidak makan siang di sekolah, tapi bisa dibawa pulang untuk berbuka puasa. Namun, tetap harus mengikuti takaran yang sesuai dari ahli gizi,” tegasnya.
Ia menambahkan, secara substansi program MBG merupakan langkah positif pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak. Program ini juga menjadi bagian dari perhatian pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto terhadap generasi muda.
Meski demikian, Tandean mengingatkan agar pelaksanaan di daerah dilakukan secara profesional dan tepat sasaran. Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Harapannya, pengelola di daerah bisa menjalankan program ini dengan benar. Jika ada kebijakan baru, terutama saat Ramadan, harus disampaikan dengan baik agar tidak menimbulkan pro kontra,” pungkasnya.
(Adv/Ded)
