JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi Kalimantan Selatan, Muhammad Syaripuddin menegaskan bahwa penyaluran BBM subsidi harus berlangsung transparan, tepat sasaran, dan bebas dari praktik penyalahgunaan.
Ia menekankan, BBM subsidi merupakan hak masyarakat yang benar-benar membutuhkan, seperti nelayan kecil, petani, pelaku UMKM, angkutan umum, hingga sektor distribusi bahan pokok.
“Subsidi BBM adalah uang rakyat. Karena itu tidak boleh ada kebocoran, permainan, maupun pihak yang mengambil hak masyarakat kecil,” tegasnya dalam keterangan persnya, Rabu (27/5/2026).
Selain itu, ia juga menyoroti antrean panjang di sejumlah SPBU. Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat.
“Antrean panjang menjadi indikator adanya masalah dalam tata kelola distribusi. Bisa karena kuota yang tidak sesuai, keterlambatan pasokan, atau adanya pembelian tidak wajar,” ujarnya.
Pansus pun mendorong pengawasan terpadu yang melibatkan Pemprov Kalsel, Pertamina, BPH Migas, aparat penegak hukum, dinas terkait, serta pemerintah kabupaten/kota.
Tak hanya itu, Pansus juga meminta agar SPBU yang terbukti melanggar aturan diberikan sanksi tegas.
“Yang berhak harus menerima BBM subsidi. Yang tidak berhak jangan mengambil jatah rakyat kecil,” pungkasnya. (YUN)
