JURNALKALIMANTAN.COM, YOGYAKARTA – Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SDGI) di 2022, prevalensi tengkes (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah usia 2 tahun di Provinsi Kalimantan Selatan sempat turun drastis. Namun data terbaru saat ini kembali naik 0,1%. Terlihat naik tipis, namun tetap membuat waspada Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel yang membidangi kesejahteraan rakyat.
Menindaklanjuti hal tersebut, rombongan dewan “Rumah Banjar” bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) segera melakukan berbagai langkah, agar angka tersebut tidak semakin meningkat. Di antaranya dengan menggali informasi program unggulan di provinsi lain dengan prevalensi tengkes lebih rendah, salah satunya Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2), Jumat (28/5/2024).
Sekretaris Komisi IV Firman Yusi mengatakan, saat ini di Kalsel butuh lebih banyak program-program yang fokus pada pencegahan sebelum tengkes itu terjadi.
“Selama ini di Kalsel kita agak terlalu fokus pada hilirnya. Hilirnya misalnya pemberian makanan tambahan dan sebagainya, tapi di hulunya barangkali agak kurang kenceng penanganannya,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB DP3AP2 DIY Soleh Anwari mengatakan, yang dilakukan pihaknya dalam penanganan tengkes di antaranya dengan meningkatkan sinergi antar organisasi perangkat daerah (OPD)
“Kita inventarisasi masing-masing OPD melakukan apa-apa saja. Misal dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melakukan promosi, komunikasi, informasi, dan edukasi bersama DPR RI. Kemudian Dinas Perikanan dan Kelautan DIY kampanyekan program Gemar Makan Ikan, Dinas Kesehatan melaksanakan pembinaan Gerakan Masyarakat Sehat dan posyandu. Lalu DP3AP2 sosialisasikan program KB, dapur sehat, dan sebagainya. Kemudian terkait anggaran terus diusahakan, bahkan Wakil Ketua DPRD kita memberikan anggaran perjalanan dinas keluar negerinya untuk kegiatan penurunan angka stunting ini,” terangnya.
Hanya saja terkait program pencegahan tengkes di DIY, menurut Soleh, masih belum maksimal, salah satu contohnya program pembagian tablet tambah darah kepada anak-anak sekolah tingkat SMP dan SMA, yang ternyata tidak dikonsumsi sesuai arahan.
Ia juga menambahkan, pergerakan penanganan tengkes tak lepas dari peran pemerintah kabupaten/kota, sehingga Pemerintah Provinsi DIY juga rutin melalukan pertemuan, rakor, hingga monitoring untuk mengoptimalkan penanganan tengkes.
Mendengarkan paparan tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Gina Mariati turut menyanjung program-program serta sinergi yang dilakukan keseluruhan perangkat daerah di DIY.
“Luar biasa sekali program di sini. Di DIY ini mereka didukung pemerintah dan DPRD nya. Di sini DPRD melalui program pokok-pokok pikiran anggota dewan memberikan kegiatan untuk penurunan stunting. Lalu mereka juga ada program pendampingan untuk perempuan yang mau menikah, kemudian ada program menemani anak menyelesaikan makan sampai habis. Jadi di DIY ini mulai dari programnya hingga anggarannya sepenuhnya didukung,” pungkas Gina.
(YUNN/Achmad MT/rilishmsdprdkalsel)
