JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Dalam rangka memperoleh masukan dan saran penyempurnaan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Litbang, melaksanakan Forum Konsultasi Publik RPJMD tahun 2025–2029, di sebuah hotel di Banjarmasin.
Kegiatan ini dibuka Wali Kota H. M. Yamin HR, yang turut dihadiri Wakil Wali Kota Hj. Ananda, Kepala Bappeda Litbang Ahmad Syauqi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah, beserta jajaran terkait, Kamis (6/3/2025).
Yamin menyampaikan, forum ini dilaksanakan untuk mendapat masukan dan saran yang konstruktif.
“Hasilnya nanti dapat dijadikan sebagai sarana menyerap aspirasi, juga untuk menyelaraskan keinginan masyarakat dengan kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.
Maka Wali Kota menjelaskan, salah satu program prioritas Banjarmasin yang mendukung pencapaian target Asta Cita, adalah program ambulans dan pelayanan gawat darurat 24 jam di setiap kecamatan.
“Kemudian memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas,” terangnya.
Yamin berharap, melalui kegiatan kepada seluruh komponen pelaku dan pelaksana pembangunan yang hadir, baik secara luring maupun daring, dapat memberikan masukan dan saran.
“Sehingga melalui forum ini, kita dapat mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat yang akan dipaduserasikan dengan kebijakan dan program pembangunan pemerintah, serta menganalisa permasalahan dan tantangan pada berbagai bidang pembangunan,” pungkasnya.
Senada, Syauqi mengatakan, maksud forum ini untuk mendapatkan saran, masukan, pemikiran, dan gagasan dari berbagai kalangan.
“Keterlibatan baik dari pimpinan, tokoh agama, akademisi, pengusaha, lembaga masyarakat dan keterwakilan anak, disabilitas, dan perempuan, guna penyempurnaan RPJMD,” katanya.
Terakhir ujar Syauqi, tujuan forum ini untuk menyelaraskan kebijakan arah dan prioritas pembangunan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, khususnya memberikan ruang sebesar-besarnya untuk diskusi dan sharing bersama-sama.
“Memberikan ruang sebesar-besarnya untuk diskusi dan sharing terkait dengan arah kebijakan dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan kondisi perekonomian Kota Banjarmasin pada lima tahun ke depan,” tutupnya.
(Rls/Ahmad M)
