JURNALKALIMANTAN.COM,JAKARTA – Komisi III DPRD Kalsel meminta Kementerian Perhubungan Republik Indonesia agar mengawasi dan mengevaluasi pelabuhan khusus / terminal khusus batubara yang kini menjadi pelabuhan umum / terminal umum yang beroperasi di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya pelabuhan PT. Tapin Coal Terminal (PT. TCT).
Permintaan ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi III H. Hasanuddin Murad, SH, saat melakukan konsultasi ke Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, Rabu, (28/9/2022).
“Komisi III meminta agar Kemenhub agar mengawasi dan mengevaluasi terkait dengan pelabuhan khusus atau terminal khusus yang menjadi terminal umum. Kita minta juga Dinas Perhubungan Prov Kalsel ikut juga mengevaluasi ini”, ujar mantan Bupati Barito Kuala dua periode.
Permintaan pengawasan dan evaluasi perizinan pelsus ini karena Komisi III khawatir jika ada pelabuhan / terminal khusus yang tidak memiliki tambang akan jadi pintu masuk bagi tambang-tambang batubara ilegal. Setelah masuk pelabuhan tersebut batubaranya menjadi legal dan ini tentunya sangat merugikan daerah,jelas mantan Anggota DPR RI ini.
Menanggapi masukan tersebut, Andhika Jati Staf Pengelolaan Jasa Kepelabuhanan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub RI menjelaskan bahwa PT. TCT memiliki izin IUP pengangkutan dan penjualan batubara, dan itu diakui sebagai izin usaha pokok. Termaktub dalam Permenhub nomor 52 tahun 2021.
Sedangkan status pelabuhan umumnya hanya izin sementara berlaku 2 tahun dan perpanjangan izin maksimal 2 kali, terangnya.
Namun demikian, usulan tersebut akan disampaikannya ke pimpinan PT. TCT.
“Kami akan sampaikan ke pimpinan terkait hal ini yang mana pelsus ini harus memiliki tambang, kami juga akan berkoordinasi tindakan tindakan di lapangan”, pungkasnya.
(Yunn)
