Pelajari Perpindahan Urusan Perpustakaan dan Arsip ke Biro Umum, Komisi IV Studi Komparasi ke Bali

JURNALKALIMANTAN.COM, BALI – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengunjungi Kantor Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Provinsi Bali, belum lama tadi. Kunjungan ini dalam rangka mempelajari penataan birokrasi pemerintah daerah.

Dalam kunjungan ini juga diikuti Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalsel, dalam rangka sharing terkait nomenklatur perpustakaan yang masuk ke dalam Biro Organisasi Bali.

”Hari ini kegiatan komparasi Komisi IV DPRD Kalsel dalam rangka menggali informasi lebih lanjut, terkait perpustakaan dan arsip di Provinsi Bali tidak lagi menjadi unit perangkat daerah (UPD), tetapi berada di bawah Biro Organisasi, kemudian arsipnya di bawah Biro Umum, dalam rangka efisiensi dan efektivitas birokrasi. Berbeda dengan di Kalimantan Selatan, masih dengan konsep UPD sendiri,” ujar Sekretaris Komisi IV Firman Yusi.

Sementara itu, Ketut Nayaka, Kepala Biro Organisasi Bali menjelaskan, berdasarkan Surat Fasilitasi Perangkat Daerah, urusan bidang kearsipan yang semula diselenggarakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, ditata kembali untuk diselenggarakan pada Dinas Kebudayaan menjadi Dinas Kebudayaan dan Arsip Daerah.

“Kemudian urusan perpustakaan yang semula diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, ditata kembali untuk diselenggarakan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, dan Ke Perpustakaan,” urainya.

Ketut Nayaka pun mengaku berterima kasih kepada DPRD Kalsel, telah menjadikan Bali sebagai tujuan pembelajaran penataan perangkat daerah.

”Perpustakaan masuk Biro Organisasi itu melalui proses yang panjang, melalui kajian, rekomendasi DPR dan kementrian, dan alhamdulillah kita sudah berjalan dari tahun 2021 sampai sekarang, hambatan dan kendala tidak kita temui,” tegasnya.

Pihak Komisi IV pun telah mendapat banyak masukan bermanfaat, yang bisa saja dipertimbangkan untuk diterapkan di Kalimantan Selatan.

(YUNN/Achmad MT/rilishmsdprdkalsel)