JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Pembangunan Jembatan Pulau Laut yang menghubungkan daratan Kalimantan dengan Pulau Laut memasuki babak baru. Bupati Kotabaru, H. Muhammad Rusli, S.Sos., menghadiri langsung penandatanganan kontrak kerja sama lanjutan skema tahun jamak (multiyears) di Aula Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan, di Kota Banjarbaru, Senin (30/03/2026).
Penandatanganan ini melibatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Kotabaru, dan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
Prosesi strategis ini disaksikan langsung oleh Gubernur Kalsel H. Muhidin, Bupati Kotabaru Muhammad Rusli, serta Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif.
Gubernur Kalsel, H. Muhidin, menegaskan bahwa jembatan ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan langkah besar untuk memicu pertumbuhan ekonomi baru di wilayah tersebut.
“Ini adalah proyek strategis yang akan membuka akses, memangkas waktu tempuh, dan mendorong pergerakan ekonomi masyarakat,” tegas Muhidin dalam sambutannya.
Terkait pendanaan, Gubernur menjelaskan bahwa proyek ini menggunakan skema sharing anggaran (pembagian beban) untuk menjamin kesinambungan konstruksi yang memiliki kompleksitas tinggi.
“Nilai investasinya kita bagi. Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu masing-masing menyiapkan Rp100 miliar per tahun, sementara Pemerintah Provinsi Kalsel mengucurkan Rp550 miliar per tahun. Jadi, total investasi tahunan mencapai Rp750 miliar untuk pembangunan bagian pinggir,” jelasnya.
Sedangkan untuk bentang tengah jembatan, pelaksanaannya akan diambil alih oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan estimasi anggaran mencapai Rp3 triliun.
Pemerintah menargetkan jembatan ikonik ini dapat beroperasi penuh pada tahun 2028 mendatang.
Gubernur juga menginstruksikan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan ketat agar proyek berjalan tepat waktu dan sesuai standar kualitas.
Jembatan Pulau Laut diproyeksikan menjadi gerbang konektivitas yang akan mendongkrak sektor perdagangan, logistik, perikanan, hingga pariwisata.
Sementara itu, kehadiran Bupati Kotabaru Muhammad Rusli dalam penandatanganan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Kotabaru dalam mempercepat pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di Bumi Saijaan.
(Adv/Eca)
