JURNALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Pansus IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel)yang membidangi kesejahteraan rakyat, melakukan sejumlah rapat dengar pendapat dengan sejumlah dinas lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel, serta kegiatan komparasi dan konsultasi, khususnya ke BAPPENAS RI.
Salah satu masalah yang dihadapi masyarakat Kalimantan Selatan adalah rendahnya daya saing tenaga kerja setempat.
“Memang tingkat pengangguran terbuka kita di Kalimantan Selatan lebih rendah dari rata-rata nasional. Tapi prosentasi penduduk bekerja berdasarkan pendidikan didominasi oleh mereka yang tidak punya ijazah SD dan berijazah SD, besarnya bahkan sampai 44,56% atau hampir setengahnya. Sementara yang berijazah SMP sederajat 20,86 persen, SMA 21,48 persen, SMK 3,72 persen dan perguruan tinggi 9,34 persen,” beber Firman Yusi SP, anggota Pansus IV dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di gedung DPRD Kalsel, belum lama tadi.
Oleh karena itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel ini berharap RPJMD Kalsel lebih difokuskan lagi untuk mendorong serapan angkatan kerja dengan tingkat pendidikan lebih tinggi, utamanya lulusan SMA/SMK dan perguruan tinggi.
“Jika melihat data itu, maka bisa disimpulkan bahwa dengan tingkat pendidikan tidak tamat SD atau tamatan SD sudah dipastikan berposisi sebagai buruh, RPJMD 2021 – 2026 harus diarahkan untuk mendorong fokus kerja Pemprov Kalsel pada usaha-usaha peningkatan kualitas SDM khususnya dalam hal daya saingnya,” jelasnya.
Untuk mewujudkan itu, jelas perlu ada langkah konkrit yang disusun oleh Pemprov Kalsel, salah satunya adalah dengan melakukan pemetaan proyeksi kebutuhan tenaga kerja dimasa mendatang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, kondisi kewilayahan, khususnya menyongsong Kalsel sebagai gerbang Ibukota Negara dan perkembangan ekonomi local dan global.
“Hasil pemetaan ini harus kita manfaatkan untuk menyusun kebijakan pendidikan kita, baik Pendidikan formal maupun non-formal untuk memenuhi kebutuhan itu,” ujarnya.
ditambahkannya jika perlu, dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pendidikan SMK yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, mengingat hanya 3,72 persen pekerja di Kalsel yang berlatar Pendidikan SMK, sementara yang berpendidikan SMA 21,48 persen.
“SMK kan harusnya dirancang untuk mencetak tenaga siap kerja, tapi sepertinya data menunjukkan kebalikannya, karenanya Langkah seperti evaluasi terhadap jurusan yang tersedia dan penyesuaian kurikulum SMK dengan perkembangan kebutuhan dunia kerja mutlak diperlukan,” pungkasnya.
(Yunn)
